JIHK

p-ISSN:2502-5058

Journal Contact

Verified by:

Last synced with Crossref: 1 year ago

JIHK

p-ISSN: 2502-5058

"Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua"

January , July

Journal Acceptance Rates (%)

75%

Name

JIHK

APC

Total Article

Review Process

Double Blind Review

Language

English (United States) , Indonesian

Indexed

Google Scholar , BASE , Garuda , One Search

Accreditation

None

Time From Submission to Published

More than 4 Weeks

Submit Article

Online Submission System

Claim mechanism is made if you are the legal owner of this journal. Claims aim to update the data in JournalStories. Admin will verify the journal claim process.

Claim History

Claim Code	Name	Date
107272022250250580	Muhammad Fahruddin Aziz	27 July 2022

Verification History

Verifier Name	Date
Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia	04 August 2022
Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI)	17 October 2022

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Danetta Leoni Andrea

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2.43

PENGATURAN FREEDOM OF PANORAMA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PELINDUNGAN KARYA CIPTA YANG ADA DI RUANG PUBLIK DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tasya Safiranita

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2.37

EKSISTENSI IMF, WORLD BANK, ILO SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL

Muhammad Rafi Darajati

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2.44

No author

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Annisa Novia Indra Putri

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2.5

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SALAH UKUR TANAH MILIK MASYARAKAT OLEH BPN KOTA LANGSA

Wahyu Ramadhani

June 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i2.29

No author

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996: STUDI PADA BANK PAPUA CABANG BIAK

Frengky Baneftar

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1.25

PENERAPAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN YAHUKIMO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Devi Supusepa

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1.27

PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN CD/VCD DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Hasniah

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1.28

GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) SEBAGAI INSTRUMEN DALAM OPTIMALISASI PENARIKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

Immanuel Riyadi Tampubolon

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1.21

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR YENDIDORI

Zasima A. Djamil

January 2020

DOI : 10.46924/jihk.v5i1.26

PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BYAK

Hamza Toatubun

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2.36

URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Asdar Djabbar

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2.19

PERANAN PEMILIK TANAH DALAM PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nurul Chaerani Nur

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2.20

UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN RESOR BIAK NUMFOR DALAM MENCEGAH PENANGKAPAN IKAN LAUT YANG TIDAK LAYAK DAN TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM (ILLEGAL FISHING).

Asdar Djabbar

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2.23

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Asdar Djabbar

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2.24

No author

June 2019

DOI : 10.46924/jihk.v4i2

UPAYA PENINGKATAN STATUS BANDARA FRANS KAISIEPO BIAK SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL

Muslim Lobubun

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1.9

PILIHAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TANAH PAPUA

Kasim Abdul Hamid

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1.14

UPAYA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAYAPURA

Nurul Chaerani Nur

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1.17

URGENSI SPESIALIS PENYIDIK POLRI POLDA PAPUA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA

Asdar Djabbar

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1.11

WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPK) MENGUNGKAP KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN

Iryana Anwar

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1.15

No author

June 2016

DOI : 10.46924/jihk.v1i1

p-ISSN: 2502-5058

"Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua"

January , July

75%

Embed Journal Syntax

LINK TO THIS PAGE

Claim My Journal

Form Contact

Sync with Crossref

Sync with DOAJ